Lapor Komandan Adanya Penimbunan BBM untuk PETI Ilegal di Desa Teluk Geruguk Kian Marak

Bobolitv.com, Kapuas Hulu, Kalbar – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Teluk Geruguk, Kabupaten Kapuas Hulu, semakin meresahkan masyarakat. Berdasarkan investigasi lapangan pada 28 Januari 2025, diduga ada praktik penimbunan BBM ilegal yang digunakan untuk mendukung kegiatan PETI di daerah tersebut.
Investigasi yang dilakukan di sekitar aliran Sungai Teluk Geruguk dan Jalan Lintas Boyan Hilir KM 20.600 menunjukkan bahwa aktivitas penambangan ilegal terus berjalan. Lebih mencengangkan, ditemukan indikasi penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang diduga kuat disalurkan untuk aktivitas ilegal ini.
Penemuan Truk Pengangkut BBM Ilegal
Salah satu temuan mencolok dalam investigasi adalah sebuah truk dengan plat nomor KB 9081 F yang membawa drum-drum berisi minyak solar. Truk dengan logo “REHAN NADIRA” ini diduga menjadi bagian dari rantai pasokan BBM ilegal untuk mendukung operasional PETI di kawasan tersebut. Seorang sumber anonim menyebutkan bahwa penimbunan minyak ini terus berlanjut dan memicu kekhawatiran warga setempat.
Masyarakat Cemas, Aparat Diharapkan Segera Bertindak
Aktivitas PETI yang semakin meluas telah meresahkan masyarakat. Tak hanya merusak lingkungan, aktivitas ini juga berpotensi mencemari sumber air bersih yang sangat dibutuhkan oleh penduduk setempat. Masyarakat kini menuntut aparat penegak hukum, khususnya Polda Kalbar dan Polres Kapuas Hulu, untuk segera mengambil tindakan tegas.
“Kami sangat berharap pihak berwenang segera turun tangan. Kalau dibiarkan, kerusakan yang ditimbulkan akan semakin parah,” ujar seorang warga.
Dari segi hukum, kegiatan PETI tanpa izin jelas melanggar Pasal 158 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman hingga 5 tahun penjara dan denda mencapai Rp100 miliar.
Sementara itu, pelaku penimbunan BBM ilegal juga menghadapi ancaman pidana berat berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang diperkuat oleh UU Cipta Kerja dan UU Nomor 6 Tahun 2023. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun dan denda maksimal Rp60 miliar.
Menunggu Tindakan Tegas Aparat
Dengan semakin masifnya aktivitas penimbunan BBM dan PETI ilegal, masyarakat berharap adanya tindakan konkret dalam waktu dekat. Jika dibiarkan, hal ini tak hanya merugikan ekonomi negara, tetapi juga mengancam ekosistem dan kehidupan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan.
Akankah aparat penegak hukum segera bertindak, atau praktik ini akan terus berlanjut tanpa kepastian hukum?